oketrend.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dana pemerintah sebesar Rp 55 triliun yang ditempatkan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah habis terserap untuk pembiayaan.
Dia menyebut kondisi itu sebagai sinyal positif karena menunjukkan perputaran kredit mulai berjalan di sektor riil.
“Yang Rp 200 triliun kecuali BTN belum lapor ya berapa (penyerapannya). Tapi yang lain sepertinya sudah makin besar deh penyerapannya. Tadi saya ketemu orang, dan antara lain sepertinya Mandiri akan minta lagi tuh karena uangnya sudah habis, yang Rp 55 triliun itu,” ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, pemerintah akan terus memantau penyerapan dana tersebut dan siap menambah kucuran baru bila diperlukan. “Ya, itu bagus ya, kita lihat seperti apa ini kondisinya (penyerapan bank). Kita akan lihat terus. Begitu habis, saya gelontorin lagi. Jadi itu sudah mendorong pertumbuhan kredit kan,” ujarnya.
Purbaya menilai kebijakan penempatan dana pemerintah di bank-bank Himbara mulai membuahkan hasil. Ia melihat perekonomian nasional menunjukkan tanda-tanda pemulihan, salah satunya dari meningkatnya penjualan ritel yang tercatat dalam data Bank Indonesia (BI).
“Yang paling penting Anda lihat di perekonomian ini, kelihatannya mulai bergeliat ya. Kalau retail sales BI mulai naik, angka yang terakhir ya. Ini kan baru belum sebulan penuh kan,” tutur Purbaya.
Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya menempatkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara. Langkah ini dilakukan untuk menggerakkan ekonomi rakyat melalui perluasan penyaluran kredit.
Purbaya menilai selama ini dana pemerintah yang dibiarkan mengendap di BI tidak produktif karena tidak bisa dimanfaatkan oleh perbankan untuk ekspansi kredit. Akibatnya, sistem keuangan menjadi kering dan ekonomi melambat.
“Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal,” katanya.
Ia menambahkan dampak kebijakan penempatan dana tersebut sudah mulai terlihat dari peningkatan peredaran uang primer (base money) yang tumbuh 13,5 persen pada September 2025. Purbaya menyebut capaian itu menjadi bukti kebijakan yang ditempuh pemerintah berjalan sesuai dengan target untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pembiayaan.(Muh/*)
Rinciannya, dana tersebut disalurkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 55 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 55 triliun, Bank Mandiri Rp 55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.
Bank Syariah Indonesia
Sementara itu, BSI, satu-satunya bank syariah di Aceh yang mendapat kucuran dana pemerintah melaporkan akan menghabiskan pada bulan Oktober ini yang hanya beberapa hari lagi.
Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anggoro Eko Cahyo optimistis penempatan dana pemerintah sebesar Rp 10 triliun di BSI dapat disalurkan seluruhnya pada Oktober ini. “Sebentar lagi habis (dana penempatan pemerintah). Nggak sampai (akhir tahun), sebentar lagi (di Oktober ini) juga habis,” katanya di Jakarta, Rabu (24/10/2025).
Ia menuturkan saat ini penyerapan dana tersebut sudah melebihi 50 persen. Meskipun demikian, ia tidak menyebutkan secara detail berapa angka penyerapan tersebut. Pihaknya akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut saat bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam waktu dekat.
“Pokoknya sudah lebih tinggi dari 50 persen (penyalurannya). Tapi, nanti persisnya berapa? Pokoknya Pak Menteri (Purbaya) datang, saya ceritakan berapa persennya,” ujar Anggoro, seperti dikutip dari Antara.
Dia menyampaikan dana penempatan pemerintah tersebut disalurkan baik pada segmen retail maupun consumer, khususnya kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor haji, umroh, dan ekosistem ekonomi halal lainnya.
Selain itu, dana tersebut juta dimanfaatkan untuk pembiayaan gadai dan cicil emas, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbasis syariah, hingga supply chain pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) – yakni Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan untuk pembiayaan pembangunan.
Penempatan dana pemerintah tersebut pun mendorong nilai penyaluran pembiayaan BSI tumbuh positif hingga dua digit. Namun, perseroan belum dapat mengungkapkan data tersebut secara jelas, mengingat hal tersebut baru akan diumumkan pada sesi public expose mendatang.(Muh/*)
