oketrend.id, Jakarta – Komisi VIII DPR beserta sejumlah menteri dan Kepala BNPB Suharyanto menggelar rapat kerja terkait anggaran. Dalam rapat itu, Suharyanto mengungkap 1.051 bencana telah menerjang Indonesia sampai pertengahan 2026.
Hal itu diungkap Suharyanto saat rapat di Komisi VIII DPR, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026). Ia awalnya mengingatkan semua pihak harus waspada karena bencana di Indonesia semakin hari semakin banyak.
“Kami mohon untuk menjadi perhatian kita semua bahwa semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, bencana di NKRI yang kita cintai semakin besar, baik jumlah kuantitas maupun kualitasnya,” kata Suharyanto saat rapat.
Dia menyampaikan sejauh ini 1.051 bencana alam terjadi di Indonesia. Jumlah tersebut berdasarkan penanganan bencana oleh pemerintah pusat.
“Selanjutnya kami izin laporkan, di tahun 2026 sampai kemarin ini, kami sudah atau sudah terjadi 1.051 kali bencana. Sekali lagi ini bencana-bencana yang ditangani oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian/lembaga terkait. Tentu data kami hampir sama dengan data yang ada di Kemensos, karena di lapangan kami selalu bahu-membahu dan kerja sama,” ucap dia.
Lebih lanjut, Suharyanto menyebut pada pertengahan 2026 ini kemungkinan akan banyak terjadi bencana hidrometeorologi kering. Ia menyebut salah satunya kebakaran hutan dan lahan.
“Untuk 2026 ini, kami baru saja melewati bencana-bencana hidrometeorologi basah, dan kita akan memasuki bencana hidrometeorologi kering, jadi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung ancaman El Nino. Namun, ia memastikan ancaman El Nino saat ini masih pada tahap menengah.
“Alhamdulillah, meski beberapa waktu lalu ada informasi di 2026 ini ada kekeringan atau El Nino bahkan dikatakan Godzila di mass media, tetapi ternyata dari BMKG nyatakan di 2026 ini masih El Nino moderat, artinya masih banyak hujan. Memang lebih panas dari 2025, tetapi belum masuk kekeringan ekstrem,” tutur dia.
“Kami laporkan di Riau, Sumsel, Kalbar, dan Jambi ini sudah terjadi karhutla termasuk terakhir di Aceh Barat, namun ini belum bersifat perlu perhatian khusus,” imbuhnya.
