Jakarta, oketrend.id – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pulau Sumatra dan Kalimantan diklaim dapat ditangani dengan baik, sehingga tidak ada yang muncul secara signifikan sepanjang 2022.
“Sejak 2020, kita terus lakukan uji coba, setelah Bapak Presiden meminta dilakukan penyelesaian masalah karhutla secara permanen. Jadi pencegahannya dengan cara monitoring hotspot, kemudian operasi atau patroli, Teknik Modifikasi Cuaca, penegakan hukum, tata kelola lansekap terutama gambut, dan livelihood (mata pencaharian). Jadi kesejahteraan masyarakatnya juga penting,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Siti Nurbaya, dalam keterangan resmi yang diterima oketrend terkait acara “Catatan Akhir Tahun 2022 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, di Jakarta, pada Kamis (29/12/2022).
Menteri LHK mengatakan, selain penurunan Karhutla, capain kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga terlihat dari penurunan laju deforestasi di berbagai daerah.
Penurunan deforestasi menjadi bagian yang paling berat karena harus berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk LSM internasional, disamping juga harus menjelaskan sampai dengan metode apa yang dipakai.
“Istilahnya terang pada kamu, terang pada saya, begitu kira-kira. Ini juga tidak bisa memungkiri pentingnya diplomasi internasional,” kata Menteri Siti.
Kesuksesan Indonesia dalam presidensi G20 2022 dinilai menjadi perspektif penting lainnya karena turut didukung seluruh Kementerian dan Lembaga, termasuk KLHK yang mengusung isu pemulihan lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui penanaman mangrove.
“Saya kira kita sudah tahu semua ada agenda G20. Pada gelaran G20 jelas pesannya disampaikan melalui mangrove, yang merupakan ide dasarnya Bapak Presiden dan ini akan kita lanjutkan,” imbuh Menteri LHK.
Selain itu, pada COP 27 UNFCCC di Mesir (dibandingkan dengan COP 21, 2015), Indonesia berada di posisi puncak upaya diplomasi iklim melalui program FoLU Netsink 2030, komitmen ambisius sekaligus realistis dalam penurunan emisi GRK untuk sektor hutan sampai 2030.
FoLU Net Sink 2020 menurut Menteri Siti bukan hal langkah sembarangan, karena ada target penurunan GRK di 2050 dan Indonesia berani menargetkan pencapainnya pada 2030 mendatang.
“Kita khusus kehutanan dengan kontribusi kira-kira 59 persen dari emisi GRK, mengambil langkah berani, dengan situasi ini untuk dapat menyelesaikan di 2030. Tentu dengan langkah-langkah berikutnya yang sistematis dilakukan, dan ini realistis karena kita sudah belajar dan mempraktekkannya, sudah juga didasarkan pada teoritik dan empirik dari praktek-praktek yang kita lakukan,” jelas dia.
Menurut Menteri Siti, pengendalian emisi GRK sektor kehutanan terus berlangsung, seiring pengendalian emisi sektor energi, industri dan sampah limbah dengan berbagai instrumen kebijakan yang ada, lintas sektor dan bersama para pihak.
Peran penegakan hukum juga dinilai cukup menonjol dan telah membangun kesadaran bersama berbagai elemen masyarakat untuk memiliki tanggung jawab bersama menjaga alam dan lingkungan Indonesia.
“Catatan lain yang sangat penting dan ini dapat menjadi pijakan dasar ke depan yaitu aktualisasi generasi muda pada pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan,” tutur dia.
Lebih lanjut Menteri LHK mengatakan, sirkular ekonomi yang telah dibangun dan dikuatkan KLHK, secara keseluruhan telah dimantapkan pada ini. Sistem ini akan dipertajam dan dilanjutkan tahun depan.
Disamping itu, lanjutnya, KLHK juga tengah membangun ekonomi karbon dengan menyerap aspirasi masyarakat agar ada keadilan, etik, solidaritas, dan inklusif di dalamnya.
Regulasi awalnya diperkirakan selesai pada Maret atau April 2023, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak.
“Oleh karena itu, yang seperti ini sistemnya kita ikuti, kita establish, kita mantapkan di awal 2023,” kata Menteri Siti menandaskan.
