oketrend.id, Jakarta – Markas Besar TNI memastikan tetap akan memberangkatkan 756 personel baru sebagai rotasi pasukan perdamaian dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada akhir Mei 2026 mendatang.
Padahal, belakangan muncul desakan agar Indonesia mundur dari UNIFIL seperti langkah pemerintah Malaysia.
Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam misi PBB bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh siapapun termasuk keputusan negara tetangga.
“Kalau Malaysia punya hitung-hitungan sendiri, ya itu kita serahkan kepada pemerintah Malaysia,” ujar Iwan selepas melayat ke rumah salah satu prajurit yang gugur di Lebanon, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Cimahi, Jawa Barat, Rabu (1/4/2026).
Iwan menegaskan bahwa amanah konstitusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Markas Besar PBB yakni 22 Mei 2026.
Jumlah personel yang akan dikirim, lanjut dia, sebanyak 756 personel baru ke Lebanon sesuai dengan jumlah total kuota yang diminta oleh PBB.
Rencana pemulangan prajurit yang tengah bertugas di Lebanon, karena telah selama lebih dari satu tahun bertugas di daerah misi.
“Tanggal 22 Mei rencana rotasi ini akan segera dilaksanakan sesuai dengan waktu pengugasan satu tahun di daerah misi. Satu tahun lebih mereka berada di sana,” ucap Jenderal bintang dua tersebut.
Diketahui, tiga personel TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dikabarkan gugur saat bertugas di Lebanon pada Maret 2026 ini.
Berdasarkan data TNI, mereka yang gugur adalah Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, dan Kapten (inf) Zulmi Aditya Iskandar.
Fahrizal meninggal akibat serangan artileri tidak langsung di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, Ahad (29/3/2026). Sedangkan Nur Ichwan dan Zulmi meninggal akibat ledakan kendaraan di dekat Bani Haiyyan, Senin (30/3).
Dengan demikian, saat ini tersisa 753 prajurit TNI yang masih bertugas di wilayah misi. Iwan berharap seluruh sisa personel yang saat ini masih berada di Lebanon dapat menyelesaikan misi dengan baik dan kembali ke tanah air tanpa kekurangan satu pun.
“Insya Allah kembali semuanya selamat ke Indonesia,” tuturnya.
Perwakilan Tetap RI untuk PBB Umar Hadi menuntut penyelidikan PBB yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas serangan Israel di Lebanon selatan yang menjanjikan tiga prajurit Indonesia dalam misi UNIFIL akhir Maret 2026.
Pemerintah Indonesia juga meminta Dewan Keamanan memantau dan meminta hasil penyelidikan secara tegas, serta menuntut pertanggungjawaban hukum para pelaku tanpa memberikan kekebalan dalam kasus serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tersebut.
Berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Situasi di Timur Tengah, Selasa, Umar mengutuk serangan keras terhadap pasukan UNIFIL pada 29 dan 30 Maret 2026. Indonesia juga mendesak semua pihak, termasuk Israel, menghentikan agresi serta mematuhi hukum internasional guna menjamin keselamatan personel dan perlindungan aset milik Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Umar menegaskan keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama, termasuk melalui langkah darurat guna memperkuat perlindungan personel di tengah meningkatnya eskalasi konflik di lapangan.
Langkah tersebut mencakup peninjauan ulang protokol keamanan serta pengaktifan rencana evakuasi yang disesuaikan dengan perkembangan situasi di wilayah konflik Lebanon selatan.
Dewan Keamanan diminta menegaskan kembali prinsip perlindungan pasukan menjaga perdamaian serta mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keselamatan mereka dari serangan lanjutan.
Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dunia serta mendesak Dewan Keamanan untuk bertindak tegas, bersatu, dan jelas dalam menanggapi kejadian tersebut.
Ia menyatakan Indonesia bersama Prancis meminta pertemuan Dewan Keamanan sebagai wujud komitmen jangka panjang terhadap operasi pemeliharaan perdamaian PBB sejak tahun 1957.(Muh/*)
