oketrend.com, Kota Jantho — Kontroversi terkait politik dinasti kembali mengemuka di Aceh Besar, khususnya di Dapil 2, terutama menjelang pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Masyarakat dan aktivis lokal secara terbuka menyatakan keberatan mereka terhadap calon Ketua DPRK yang diusulkan, yaitu Andri Kusmayadi anggota DPRK Fraksi PAN,.
Kandidat ketua itu adalah keponakan dari Mawardi Ali, mantan Bupati Aceh Besar yang juga Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Aceh, yang saat ini kembali mencalonkan diri sebagai bupati.
Kelompok masyarakat itu menilai bahwa pengangkatan Andri Kusmayadi ke posisi Ketua DPRK Aceh Besar akan memperkuat kekuasaan politik keluarga dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diharapkan oleh publik dan bahkan juga oleh internal PAN Aceh Besar. “Kami ingin melihat perubahan yang nyata dan kepemimpinan yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, bukan hanya kelompok atau keluarga tertentu,” ujar Fuadi Razali, seorang pemuka masyarakat di Aceh Besar, Minggu (1/9/2024).
Isu ini semakin memanas setelah pernyataan dari Iskandar Ali, Ketua Umum PAN Aceh Besar, yang berjanji bahwa caleg dengan suara terbanyak akan menjadi Ketua DPRK. Namun, Abdul Mucthi, caleg PAN dengan suara terbanyak 3.449 suara, tidak diusulkan sebagai Ketua DPRK. Sebaliknya, Mawardi Ali merekomendasikan Andri Kusmayadi, yang memperoleh 1.740 suara, yang menimbulkan kecurigaan bahwa keputusan tersebut didorong oleh kepentingan keluarga.
Fuadi Razali,
seorang tokoh masyarakat Aceh Besar
Aktivis dan organisasi masyarakat, termasuk pemuda, menggelar kampanye menentang politik dinasti dan mendesak transparansi dalam proses pemilihan. “Kami membutuhkan pemimpin DPRK yang memiliki integritas dan keahlian, bukan sekadar hubungan kekeluargaan atau afiliasi politik,” tegas Siti Aisyah, seorang aktivis perempuan di Aceh Besar.
Gerakan penolakan terhadap politik dinasti di Aceh Besar kini semakin meluas, dengan tujuan untuk mendorong perubahan menuju pemerintahan yang lebih adil dan akuntabel. “Saatnya kita memilih masa depan Aceh Besar yang lebih baik tanpa dominasi politik dari satu keluarga,” tutur Waled Na Edi Fitriadi, Pimpinan Dayah di Dapil 2 Aceh Besar.
Penolakan ini menunjukkan kekuatan suara masyarakat Aceh Besar dalam melawan praktik politik dinasti dan berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis.(Ilham Ramadani/*)
